OtoHub.co - Ada hal yang menarik dari Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) DKI Jakarta saat gelar acara Jakarta Budget Talks (22/7).
Salah satu sorotan utama yang mengemuka dalam forum tersebut adalah lonjakan signifikan pada penyerapan anggaran dan realisasi program konversi serta insentif kendaraan bermotor ramah lingkungan, khususnya Battery Electric Vehicle (BEV).
Dikutib dari Youtube Pemprov DKI Jakarta dalam pemaparannya, Lusiana Herawati, Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, menyampaikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan performa yang progresif dalam mendukung target transisi energi dan penurunan emisi karbon di ibu kota.
Ia menambahkan, penjualan mobil listrik secara nasional, ternyata DKI Jakarta paling besar yaitu 63%.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai konsisten mengarahkan instrumen fiskal termasuk kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk memberikan stimulus positif bagi ekosistem kendaraan listrik.
Baca Juga:
Pemprov DKI Jakarta Sunat Pajak BBM hingga 80 Persen, Ini Alasan dan Dampaknya bagi Warga Jakarta
Sekedar informasi, Jakarta adalah salah satu provinsi yang masih memberi keringanan berupa pembebasan pajak kepemilikan kendaraan listrik.
Aturannya mengacu Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2020 serta Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ.
Komparasi SUV Listrik 5-Seater: BYD Atto 3, Chery OMODA E5, MG ZS EV dan Wuling Cloud EV, Mulai Fitur, Jarak Tempuh dan Harga
"Realisasi APBD Triwulan II 2026 mencerminkan komitmen kuat Pemprov DKI dalam mempercepat ekosistem transportasi berkelanjutan. Penyerapan anggaran yang masif pada sektor BEV bukan hanya soal angka belanja, tetapi bagaimana investasi fiskal ini berdampak langsung pada perbaikan kualitas udara Jakarta," ujar Lusi panggilan akrabnya.
Yang menarik, realisasi APBD Triwulan II Tahun 2026, Bapenda menyampaikan bahwa masifnya penyerapan Battery Electric Vehicle (BEV) atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta berdampak langsung pada penurunan penerimaan pajak daerah. Estimasi potensi kehilangan pendapatan mencapai Rp 2 triliun.
"Di satu sisi, kita mengapresiasi kesadaran masyarakat Jakarta yang semakin tinggi terhadap pentingnya pengurangan emisi karbon melalui penggunaan BEV. Namun, di sisi lain, kebijakan insentif pajak ini membawa konsekuensi koreksi terhadap potensi penerimaan daerah menurun," imbuh Luci.
Forum Jakarta Budget Talks ini menegaskan pentingnya langkah antisipatif bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar target pembangunan, pelayanan publik, dan subsidi program kesejahteraan tetap berjalan optimal tanpa mengandalkan sumber pendapatan konvensional yang mulai tergerus.
