OtoHub.co - Penggunaan mobil dinas Maung MV3 Garuda buatan PT Pindad oleh jajaran menteri dan pejabat kabinet menandai langkah baru dalam mendukung industri otomotif nasional.
Maung MV3 Garuda Limousine berwarna putih buatan dalam negeri ini tampak sudah digunakan oleh beberapa menko (menteri koordinator) beberapa hari ini.
Mulai dari Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, lalu Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Airlangga Hartarto yang menggunakan Maung Garuda dengan pelat RI 24 saat rapat Istana Kepresidenan, Senin (5/10/2026), sempat memamerkan mobil dinas barunya tersebut.
Baca Juga:
Mobil Listrik Maung MV3 Pandu, Kendaraan Presiden Prabowo Terbaru, Senyap dan Futuristis
Ia mengatakan, saat ini sudah ada 18 unit Pindad Maung Garuda yang didistribusikan untuk menteri koordinator dan juga kepala lembaga.
Mobil Dinas Maung MV3 Garuda dipakai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono
"Dalamnya keren, tempat duduknya nyaman, bisa dinaik-turunkan secara otomatis, dingin lagi", tegas Airlangga.
Maung MV3 Garuda Limousine saat ini masih tersedia 18 unit pertama. Dan akan seterusnya dipakai oleh para menteri lainnya.
Sekadar info, spesifikasi Maung Garuda MV3 yang dipakai para menteri mengusung mesin Turbo Diesel berkapasitas 2.200 cc.
Lalu, menggunakan pelek berukuran 21 inci yang dibalut ban Run Flat Tyre (RFT), sehingga tetap aman dilajukan meski mengalami kebocoran ban.
Mobil Dinas Maung MV3 Garuda Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Pada sektor interior, dilengkapi head unit touchscreen terintegrasi konektivitas Bluetooth. Jok berbahan kulit premium, serta sistem pendingin dan hiburan yang disesuaikan untuk kenyamanan perjalanan dinas.
Penggunaan Maung MV3 Garuda oleh para menteri diharapkan semakin memperkuat reputasi PT Pindad sekaligus menginspirasi instansi pemerintah lainnya untuk mengutamakan produk dalam negeri.
