Yosi Setyo
OtoHub.co - BPH Migas mengungkap telah memblokir sebanyak 307.107 QR Code BBM subsidi yang terindikasi ilegal.
Jumlah tersebut terus bertambah seiring ditemukannya QR Code hasil duplikasi yang digunakan untuk membeli BBM subsidi secara tidak sah.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan pemblokiran dilakukan sebagai upaya memastikan penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.
Berdasarkan hasil inspeksi di berbagai daerah, masih ditemukan modus penggunaan QR Code ilegal untuk melakukan pembelian BBM subsidi secara berulang.
Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, perihal penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di wilayah Jambi menjadi perhatian setelah muncul antrean dan adanya laporan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
Pemerintah juga terus memperkuat pengawasan agar BBM subsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.
Baca Juga:
Sinergi Pertamina Patra Niaga dan Polda Percepat Normalisasi Distribusi BBM di Sumut
Dikutip dari laman resmi BPH Migas, Wahyudi menyampaikan, praktik tersebut dilakukan dengan memanfaatkan banyak QR code dalam transaksi pembelian BBM subsidi. Selain itu, ditemukan sejumlah kendaraan yang tidak sesuai dengan data administrasi maupun aturan penggunaan.
"Pengerit atau (modus) helikopter banyak menggunakan kode QR yang bukan (tidak sesuai) jenis dan plat nomor kendaraan. Selain itu, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) banyak yang tidak sesuai, kendaraan dimodifikasi, dan banyaknya konsumen memakai QR Code ganda," jelasnya.
Menurut Wahyudi, temuan tersebut akan diserahkan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jambi untuk dilakukan pendalaman dan investigasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.
"Beberapa temuan di lapangan dan contoh kasus-kasus tadi (dugaan penyalahgunaan BBM subsidi), kita serahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Polda Jambi untuk dilakukan telaah dan investigasi atas distribusi BBM serta jenis-jenis kendaraan yang terjadi anomali," ucapnya.
Untuk menekan praktik tersebut, BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga tengah menyiapkan sistem QR Code baru yang lebih aman.
Nantinya, pengelolaan data akan diintegrasikan agar QR Code tidak lagi bisa diduplikasi atau dipalsukan.
Selain itu, BPH Migas juga mencatat hasil penindakan penyalahgunaan BBM subsidi sepanjang 2026 mencapai lebih dari 479 ribu liter yang berhasil disita dari berbagai kasus pelanggaran.
