OtoHub.co - Setelah sempat mandek, program subsidi motor listrik akhirnya menunjukkan tanda-tanda akan kembali bergulir.
Pemerintah, lewat koordinasi lintas kementerian, sepakat melanjutkan insentif pembelian kendaraan listrik roda dua mulai Agustus 2025.
Besarannya tetap sama seperti sebelumnya, yaitu Rp 7 juta per unit. Anggaran yang disiapkan pun sudah mengerucut ke angka Rp 250 miliar.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan bahwa program ini kembali dibahas serius usai Lebaran.
"Pak Menko (Airlangga Hartarto) akan menjadwalkan setelah musim liburan ini dibahas lagi. Mungkin (bisa diterapkan) Agustus," sebut Faisol, kepada rekan-rekan media di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Menurut Faisol, keputusan ini sudah mendapat lampu hijau dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sebelumnya, Kemenkeu sempat mempertanyakan seberapa besar kebutuhan dan efektivitas subsidi motor listrik.
Namun setelah Kemenperin menyampaikan bahwa kebutuhan anggarannya tidak sebesar yang dibayangkan, Sri Mulyani langsung setuju.
"Rapat terakhir itu secara langsung disetujui sebenarnya oleh Bu Menkeu, karena waktu itu kan nyari angkanya berapa terus ada apa enggak (anggaranya),"
"Ketika kami sampaikan bahwa angkanya enggak besar, seperti yang dibayangkan," ungkap Faisol.
"Kira-kira (anggaran yang disetujui) Rp 250 miliar. Kan jadi enggak besar jadi akhirnya beliau (Menkeu) memahami," bebernya.
Baca Juga:
Tarif Balasan AS Jadi Ancaman, AISMOLI Minta Pemerintah Jaga Industri Motor Listrik Lokal
Kepastian ini menjadi angin segar di tengah mandeknya pasar motor listrik sejak awal 2025.
Terhitung kuota subsidi 50.000 unit yang diberikan pada 20232024 ludes dan tambahan kuota 10.000-an unit di Agustus 2024 juga langsung habis diserap.
Lalu para pelaku industri dan konsumen hanya bisa menunggu.
Dampaknya diklaim cukup terasa. Banyak calon pembeli yang menunda pembelian sambil menanti keputusan final soal kelanjutan subsidi.
Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setyadi mengungkapkan bahwa tren menunda pembelian membuat stok motor listrik semakin menumpuk.
"Cukup banyak lah intinya, karena masyarakat pada stop buying untuk menunggu insentif subsidi," kata Budi, dalam sebuah wawancara di Jakarta (3/2/2025).
Artinya, subsidi motor listrik menjadi kunci. Tanpa subsidi, masyarakat masih enggan beli.
Dikatakan oleh Budi, masyarakat masih sangat bergantung pada subsidi dalam membeli motor listrik. Turunnya daya beli juga semakin memperparah kondisi pasar.
"Kalau kita lihat sekarang ini kan juga daya beli masyarakat lagi menurun juga kan. Tapi mungkin sebagai penyebab utama adalah masyarakat sekarang stop buying,"
"Karena memang menunggu dari keputusan pemerintah mencakup masalah subsidi ini atau kemudian insentif," imbuh Budi.
Seperti diketahui, kuota subsidi pembelian motor listrik senilai Rp 7 juta per unit telah habis di tahun lalu.
Sehingga banyak calon pembeli memilih bersabar sampai ada kejelasan dari pemerintah.
Padahal, industri sepeda motor listrik di Indonesia sedang bertumbuh pesat, tetapi tanpa insentif, minat pasar justru melorot.
Baca Juga:
Ribuan Motor Listrik Nganggur di Gudang, Masyarakat Tunggu Kepastian Subsidi?
Menyoal masalah ini, Pemerintah memang telah menggelar rapat koordinasi dengan AISMOLI untuk membahas kelanjutan insentif pembelian motor listrik.
Lanjut, Faisol juga menyinggung kabar soal pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di beberapa produsen motor listrik dalam beberapa bulan terakhir.
Ia menilai, hal itu tak lepas dari ketidakpastian kebijakan pemerintah terkait insentif.
"Kita minta lagi. Kita pastikan ke beliau (Menkeu) karena waktu itu kan ada dua usulan. Tapi rupanya teman-teman nih para pelaku itu ingin yang seperti tahun lalu," katanya.
Pemerintah sendiri sudah menyatakan sejak awal 2025 bahwa subsidi motor listrik akan tetap ada.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan pernah mengatakan, bahwa subsidi motor listrik (Rp 7 juta) harusnya masih tetap.
"Jumlahnya sudah setuju semua," ungkap Menko Airlangga.
Namun hingga pertengahan tahun, aturan turunan atau payung hukumnya belum juga dirilis, membuat pelaku industri berada di zona abu-abu.
Kini dengan restu Kemenkeu dan sinyal kuat dari Kemenperin, tinggal menunggu waktu sampai program ini resmi diumumkan ulang.
Dengan asumsi subsidi Rp 7 juta per unit, anggaran Rp 250 miliar berpotensi mencakup sekitar 35.000 motor listrik baru.
Bukan angka kecil untuk kembali menggerakkan pasar, terutama di tengah persaingan ketat antara pabrikan lokal dan pemain asing.
Yang jelas, kabar ini ditunggu realisasinya untuk menyalakan ulang harapan para pelaku industri dan calon konsumen motor listrik di Tanah Air.
