Yosi Setyo
OtoHub.co - DPR RI kembali melontarkan usulan strategis untuk menekan beban subsidi energi negara perihal konsumsi BBM bersubsidi.
Muncul dorongan agar kendaraan pribadi sepenuhnya dilarang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Biosolar yang merupakan BBM subsidi.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, kembali menyuarakan usulan tegas terkait penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tersebut.
Politisi PDI Perjuangan ini mengusulkan agar seluruh kendaraan pribadi roda empat (mobil) dilarang mengonsumsi BBM Pertalite dan Solar.
Baca Juga:
Jangan Kaget, Pengumuman Harga Baru BBM Non-subsidi Tinggal Menghitung Hari
Usulan ini didasari oleh realita bahwa distribusi BBM subsidi saat ini dinilai masih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas yang memiliki kendaraan roda empat pribadi.
Bensin Pertamax Series jadi pilhan gelaran DriVacation 2026
Usulan Said Abdullah melarang kendaraan pribadi menggunakan BBM subsidi jenis solar dan pertalite dinilai sebagai upaya menghentikan kebocoran subsidi yang selama ini justru dinikmati oleh kelompok mampu, khususnya pemilik mobil pribadi.
"Kendaraan roda empat harus dilarang gunakan solar subsidi dan pertalite. Selama ini mereka masuk golongan penikmat yang paling banyak, namun bisa dikecualikan untuk kendaraan niaga, berpelat kuning milik perorangan yang muatannya untuk kegiatan niaga, khususnya mengangkut pangan rakyat. Hal ini untuk menghindari kenaikan inflasi pangan akibat transportasi," ujar Said.
Bensin subsidi Pertalite diusulkan tidak boleh untuk mobil pribadi
Skenario Pembatasan yang Diusulkan
1. Prioritas Angkutan Umum dan Logistik.
BBM subsidi (Pertalite dan Solar) hanya diperuntukkan bagi kendaraan pelat kuning (angkutan umum), truk pengangkut logistik bahan pokok, serta pengemudi ojek online.
2. Kriteria Berdasarkan Kapasitas Mesin (CC).
Jika tidak dilarang total, DPR mendorong pengetatan berdasarkan kapasitas mesin. Misalnya, mobil di atas 1.400 cc atau kategori mobil mewah wajib menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax.
3. Integrasi Data Digital.
Penggunaan aplikasi atau QR Code (MyPertamina) harus diperketat untuk memastikan tidak ada celah bagi kendaraan pribadi "nakal" untuk mengisi BBM subsidi.
Setuju?
